KBRN, Jakarta Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Beralih ke Badan Penyelenggara Haji (BPH)

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan menjadi tanggung jawab penuh Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sementara itu, pelaksanaan haji tahun 2025 masih dikelola oleh Kementerian Agama.  

“Karena batas penyelenggaraan teknis haji di Kementerian Agama itu hanya tahun 2025. Tahun 2026 dan seterusnya itu teknis pelaksanaannya sepenuhnya adalah BPH, walau regulatornya masih ada di Kementerian Agama,” ujar Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).  

BPH saat ini terus mempersiapkan diri agar siap sepenuhnya menjalankan tanggung jawab tersebut. Pemerintah menginginkan agar BPH benar-benar mampu menangani seluruh aspek teknis penyelenggaraan ibadah haji.  

“Tahun ini, Kementerian Agama, selain masih sebagai pelaksana, pada saat yang sama menjadi mentor untuk mempersiapkan BPH tahun 2026. Dan seterusnya, (BPH-red) full melaksanakan semua teknis pelaksanaan ibadah haji,” lanjutnya.  

Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Syafi’i guna membahas perkembangan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025. Salah satu fokus utama adalah seleksi petugas haji yang akan mendampingi para jemaah.  

Menteri Nasaruddin menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pemilihan petugas haji. “Tentu yang betul-betul profesional, artinya dia memiliki kemampuan untuk membimbing, tapi juga kemampuan fisiknya. Bukan pengurus yang mau diurus,” tegasnya.  

Ia juga menekankan bahwa petugas haji harus mampu melayani jemaah dengan dedikasi penuh, bukan malah menjadi beban. “Petugas haji harus mendampingi dan melayani jemaah dengan penuh kesungguhan,” tutupnya.  

Dengan transisi tanggung jawab ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji ke depan semakin profesional dan terorganisir demi kenyamanan dan keamanan jemaah.