980 Dapur MBG Diaktifkan, Riau Tambah 87 SPPG untuk Perluas Layanan Gizi

PEKANBARU, wibta.com - Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengaktifan ratusan dapur pelayanan gizi di berbagai daerah.

Pada Rabu (14/10/2026), Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dan diikuti sejumlah daerah secara daring. Program ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Di Provinsi Riau, kegiatan dipusatkan di SPPG Payung Sekaki Air Hitam 3, Jalan Karya Indah, Kota Pekanbaru. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, hadir mewakili pemerintah provinsi dalam peresmian tersebut.

Baca juga: Zulhas Guyon soal MBG di Depan Bahlil, Singgung Nasib Program yang Kerap Didemo

Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, BGN, dan seluruh pihak yang terlibat dalam perluasan layanan MBG.

Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak usia dini.

"Pemerintah Provinsi Riau sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap Program MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Kami memandang program ini sebagai investasi penting bagi masa depan generasi Indonesia, sekaligus bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini," kata Helmi.

Berdasarkan data Pemprov Riau per September 2026, jumlah SPPG yang terdaftar telah mencapai 785 unit dari target 677 unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 672 SPPG tercatat beroperasi dan menjangkau 1.549.481 penerima manfaat.

Baca juga: Mobil Operasional MBG Hilang di Cibarusah, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian

Helmi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan perluasan layanan MBG di Riau terus berjalan. Namun, pemerintah daerah menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang dibangun atau diaktifkan.

"Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di Riau telah berkembang cukup luas, Namun, perhatian kita berikutnya tidak hanya pada jumlah SPPG, tetapi juga pemerataan jangkauan, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut Helmi, pemerataan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Riau karena karakteristik geografisnya beragam.

Sejumlah masyarakat tinggal di wilayah kepulauan dan pesisir, sementara sebagian daerah masih bergantung pada transportasi sungai maupun laut.

Kondisi geografis tersebut memengaruhi proses distribusi bahan pangan, kesiapan fasilitas, serta kesinambungan pelayanan makanan bergizi.

Karena itu, pengembangan SPPG di wilayah terpencil membutuhkan perencanaan yang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

"Kita mengetahui bahwa kondisi geografis Riau memiliki tantangan tersendiri. Ada masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, pesisir, serta kawasan yang masih bergantung pada transportasi sungai dan laut," ungkap Helmi.

Ia mencontohkan Kepulauan Meranti dan sejumlah kawasan pesisir lainnya.

 Di wilayah tersebut, distribusi bahan pangan dan kesiapan sarana pendukung memerlukan perhatian berbeda dibandingkan daerah perkotaan yang memiliki akses transportasi lebih mudah.

Baca juga: Viral Gedung SPPG Polri di Lebak Disebut Mangkrak, Polisi Ungkap Alasan Belum Beroperasi

"Bagi kami, anak-anak yang tinggal di pulau-pulau dan wilayah terpencil juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan gizi yang berkualitas, inilah yang menjadi perhatian Pemprov Riau dalam mendukung pemerataan Program MBG," katanya.

Pemprov Riau menyambut baik langkah BGN yang memperluas pelayanan hingga ke daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi.

Pemerintah daerah berharap perluasan ini dapat mengurangi kesenjangan akses pemenuhan gizi antardaerah.

Di sisi lain, keberhasilan layanan juga bergantung pada kesiapan dapur, ketersediaan bahan pangan, tenaga pengelola, serta sistem distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis.

 Seluruh aspek tersebut diperlukan agar makanan dapat diberikan secara konsisten dan memenuhi standar keamanan pangan.

Secara nasional, BGN menyebut 980 SPPG yang diaktifkan pada 14 Oktober terdiri atas 691 unit di wilayah Sumatera dan 289 unit di Kalimantan serta Bali.

 Aktivasi tersebut merupakan kelanjutan dari pengaktifan 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur pada pekan sebelumnya.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan perluasan ini ditujukan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan pelayanan MBG, khususnya daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Baca juga: Sawit Kalteng Jadi Mesin Uang Daerah, Gapki Siap All Out Dukung Pemerintah

BGN juga menegaskan bahwa aktivasi SPPG mengikuti sistem dan mekanisme resmi, Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengaku sebagai perwakilan lembaga dan menawarkan bantuan aktivasi dengan meminta imbalan.

Untuk Riau, Pemprov berharap SPPG yang telah dipersiapkan tetapi belum beroperasi dapat segera diketahui kendalanya.

Pemetaan hambatan diperlukan agar tindak lanjut dapat dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Kami juga berharap pengembangan SPPG di wilayah kepulauan dan terpencil dapat semakin memperhatikan kondisi geografis setempat, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara berkelanjutan," pungkas Helmi.

Perluasan SPPG di Riau diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan anak-anak di wilayah perkotaan, pesisir, dan kepulauan memperoleh akses layanan gizi yang setara.

Pemerintah daerah dan BGN masih perlu memastikan kesiapan operasional, kualitas makanan, serta kelancaran distribusi agar tujuan program dapat dicapai secara berkelanjutan.***